Sebagai tindak lanjut dari agenda Millennium Development Goals yang telah berjalan selama 15 tahun, pada bulan September 2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan resolusi baru yang lebih universal, inklusif dan komprehensif yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs memiliki 17 tujuan baru untuk mendorong pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDG nomor 6 bertujuan untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan dengan salah satu targetnya yaitu memberi akses air minum aman dan terjangkau secara universal dan merata pada semua orang di tahun 2030.
Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan diadopsinya sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Integrasi agenda global ke dalam RPJMN menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar dengan melegitimasi dan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia.
Pada bulan Juli 2017 Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. Dalam perpres ini disebutkan bahwa salah satu sasaran nasional RPJMN tahun 2015-2019 adalah meningkatkan akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.
Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Sesuai dengan prinsip utama SDGs yaitu inklusi dan partisipasi, di dalam perpres tersebut dijelaskan pentingnya peran aktor non-pemerintah seperti ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya. Dibutuhkan berbagai platform di tingkat nasional dan daerah untuk mempertemukan aktor non-pemerintah tersebut dan mewujudkan kemitraan yang nyata.
Organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan SDGs kepada publik dengan membuat proses kebijakan menjadi lebih transparan dan mudah diterima. Salah satu tujuan dari meningkatkan kesadaran publik tentang SDGs adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat turut serta dalam menyelesaikan permasalahan di sekitar mereka dan berkontribusi pada SDGs.
Selain NGO, partisipasi dari berbagai pihak merupakan bagian konstituen dari pembangunan berkelanjutan yang krusial bagi realisasi tujuan agenda tersebut dengan menggabungkan berbagai sumber informasi, pengetahuan dan keahlian sehingga menghasilkan ide-ide baru, menumbuhkan komitmen bagi semua pihak yang terlibat, meningkatkan kesadaran terhadap suatu isu dan memahami tantangan apa yang perlu diselesaikan bersama.
Project Child Indonesia dapat menjadi salah satu wadah bertemunya pemerintah, penanam modal, masyarakat madani serta akademisi untuk mencapai tujuan SDGs ke-6 dengan terlaksananya Drinking Water Program (DWP). Sejak dilaksanakan pada tahun 2016, DWP telah memberikan dampak positif terhadap 29 sekolah di Yogyakarta, 4 sekolah di Fakfak dan akan terus dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia.
Program ini menjamin tersedianya air minum yang aman dan terjangkau di sekolah-sekolah dengan dana yang didapat dari penanam modal yang peduli terhadap isu ini. Penyuluhan di sekolah mengenai dibutuhkannya akses air minum bagi seluruh masyarakat, pentingnya mendapat asupan air minum yang cukup bagi anak-anak, serta kelebihan dari sistem water filter dari segi kesehatan, finansial maupun lingkungan juga diberikan oleh relawan muda yang datang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri.
Agenda 2030 menekankan pada “integrasi” dan “kesatuan” dimana tujuan dan target tidak akan tercapai apabila semua pihak berjalan sendiri-sendiri. Pendekatan yang koheren dan holistik dengan melibatkan berbagai pihak akan meningkatkan implementasi SDGs serta berkontribusi pada koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan agar tercipta masyarakat yang madani.
