Manusia memerlukan air bersih untuk hidup. Air yang tercemar tidak hanya kotor dan tidak layak dikonsumsi, namun juga dapat berbahaya bagi kesehatan dan dapat beresiko menimbulkan kematian. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memenuhi hak dasar bagi seluruh penduduk Indonesia, penyediaan akses air minum yang terjamin perlu dipertimbangkan secara serius untuk menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Terbatasnya akses terhadap air dapat merampas kesempatan anak dalam hal pendidikan dan ekonomi dan dapat menghambat mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Karena jauhnya akses air dari rumah, seringkali anak-anak di daerah terpencil juga mendapat tugas untuk mengambil air bagi keluarga mereka. Tanggung jawab ini akan menyita waktu mereka yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk belajar dan bermain. Akses air yang aman dan mudah dijangkau akan memberi mereka tambahan waktu agar mereka dapat bermain layaknya anak-anak pada umumnya dan menggunakan waktu untuk belajar demi masa depan mereka.
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden menegaskan dalam berbagai kesempatan betapa pentingnya infrastruktur bagi kemajuan suatu bangsa, meliputi sebagai pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemandirian suatu negara. Hal ini juga berlaku bagi pembangunan dan pengembangan infrastruktur air minum atau biasa disebut sebagai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Tantangan lain selain kurangnya penyelenggara SPAM di pedesaan di antaranya adalah infrastruktur yang digunakan untuk mendistribusikan air di Indonesia kondisinya biasanya sudah usang, kurang terawat dan rentan terhadap kebocoran. Apabila sistem distribusi tersebut rusak, air akan dapat terkontaminasi dengan organisme penyakit yang ditularkan melalui air. Tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat juga mengakibatkan adanya kesenjangan antara jumlah penduduk dan cakupan pelayanan yang belum memadai. Kurangnya tenaga ahli lokal juga sering menjadi penghalang untuk menciptakan sistem distribusi pengolahan air yang lebih modern, yang membutuhkan tenaga terlatih untuk operasi dan pemeliharaannya.
Berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) terhadap 371 PDAM pada 2016, diketahui bahwa jumlah PDAM yang berada dalam kondisi sehat 198 (53%), kurang sehat 108 (29%), dan sakit 65 (18%). Kondisi ini berbeda dari tahun 2015, dimana dari 368 PDAM yang dinilai, PDAM dalam kondisi sehat 196 (53%), kurang sehat 100 (27%), dan sakit 72 (20%). Sedangkan pada 2014, dari 359 PDAM yang dinilai, PDAM dalam kondisi sehat 182 (51%), kurang sehat 103 (29%), dan sakit 74 (21%) (BAPPENAS 2017). Dari sini dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, jumlah PDAM yang sehat bertambah hanya sedikit, jumlah PDAM yang kurang sehat bertambah dan jumlah PDAM yang sakit sedikit berkurang. Terlihat tantangan lain SPAM di Indonesia yaitu masih diperlukan banyak perbaikan untuk pemeliharaan SPAM dari pemerintah.
Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyediaan air minum adalah salah satu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Seiring dengan program pembangunan pemerintah, aspek pendanaan untuk pembangunan SPAM juga harus menjadi komitmen dan perhatian pemerintah daerah. Namun dengan keterbatasan pendanaan pemerintah daerah dan prioritas pembangunan lainnya, pemerintah pusat juga turut mendukung pembangunan SPAM di daerah melalui pendanaan APBN, sehingga pembangunan infrastruktur SPAM mendapatkan pendanaan bersama dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Selain melalui APBN dan APBD, pemerintah juga membuka kesempatan kepada badan usaha untuk mendukung pengembangan SPAM melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Kelebihan dari skema KPBU antara lain memberikan alternatif pembiayaan lain karena keterbatasan pendanaan pemerintah, efisiensi, teknologi baru yang dipergunakan oleh swasta dan mempercepat peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan publik. Skema KPBU diharapkan dapat mengoptimalkan biaya investasi terutama di perkotaan yang pertumbuhan penduduknya meningkat dengan pesat. Kemampuan membayar di perkotaan yang cenderung lebih besar dapat menjadi alasan kuat bagi penanam modal untuk berinvestasi, namun bagaimana dengan masyarakat di wilayah terpencil yang tidak mampu? Kurang kondusifnya iklim usaha mengakibatkan sektor swasta enggan untuk mengembangkan SPAM di pedesaan. Akibatnya jaringan perpipaan dan penyediaan air minum untuk masyarakat miskin pedesaan kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta.
Upaya untuk mengembangkan SPAM di Indonesia salah satunya dapat dimulai dari sekolah dengan menyediakan instalasi air minum untuk membangun kebiasaan dan meningkatkan kesadaran anak-anak, guru, orang tua, dan orang-orang di sekitar lingkungan sekolah. Sistem water filter menjamin kebersihan air sehingga meminimalisir potensi penyakit akibat air yang tercemar. Selain itu, anak-anak akan dapat menyisihkan sebagian uang sakunya untuk membeli keperluan lain selain air minum. Sistem ini juga mudah untuk dipelajari sehingga siapapun dapat mengoperasikan dan melakukan pemeliharaannya. Penerapan Drinking Water Program di sekolah dapat menawarkan opsi penyediaan air minum untuk membantu pemerintah baik di perkotaan maupun daerah terpencil, khususnya untuk anak-anak. Dengan sistem penyediaan air minum yang baik dan terjangkau, anak-anak akan mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk belajar dan bermain, sehingga harapan untuk memiliki masa depan yang lebih cerah pun lebih besar.
