Standardisasi Kualitas Air Menurut Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup

Ditulis oleh Sekar Ningtyas Kinasih, Content Writer
Project Child Indonesia


Kompleksitas permasalahan sumber air bersih di Yogyakarta masih memerlukan upaya lebih lanjut yang ditujukan kepada pemerintah daerah, masyarakat maupun kelompok tertentu yang terlibat dengan pembangunan proyek pemerintah. Diungkapkan oleh salah satu peneliti senior dari Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) tahun 2016 bahwa maraknya pembangunan hotel dan apartemen, minimnya lahan konservasi, perubahan tata guna lahan pertanian menjadi non-pertanian merupakan perkara utama krisis air kota Yogyakarta. Adapun unsur-unsur lain yang mempertajam penurunan kualitas pada air bersih seperti limbah rumah tangga, limbah industri hingga tingginya konsumsi air secara berlebihan. 

Kesadaran akan air sebagai materi esensial pada keberlangsungan hidup manusia menjadi dasar utama penerapan Drinking Water Program yang dilakukan sejak tahun 2016 ke beberapa sekolah oleh Project Child Indonesia– sekaligus bukti nyata terhadap dukungan implementasi Sustainable Development Goals (SDG) nomor 6, yakni menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi layak secara universal pada setiap lapisan masyarakat di tahun 2030. Pada tanggal 10 Juli 2019, PCI kembali mengadakan sosialisasi Drinking Water Program bersama 5 sekolah mitra baru yaitu SD Cokrokusuman, SD Sayidan, SD Karangmulyo, SD Ngupasan dan SD Wirosaban yang juga dihadiri 22 perwakilan sekolah mitra lainnya maupun 3 perwakilan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. 

Tak hanya mempromosikan bagaimana DWP meningkatkan keterjangkauan akses air minum yang cukup terhadap anak-anak sekolah, di kesempatan yang sama para fasilitator seminar juga memberikan penyuluhan standardisasi kualitas air menurut Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup melalui 3 parameter utama sebagai berikut:

Syarat Fisika
Air berkualitas perlu memenuhi beberapa syarat fisika seperti:

  • Jernih alias tidak keruh – umumnya disebabkan oleh butiran koloid tanah liat.
  • Tidak berwarna dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya pada kesehatan.
  • Tawar – apabila secara fisik air memiliki rasa asin, manis atau pahit, dapat diartikan bahwa air tidak layak konsumsi.
  • Tidak berbau – kondisi air yang bau mengindikasikan adanya penguraian bahan organik oleh mikroorganisme air.
  • Suhu normal – memastikan suhu air tidak panas yang kerap disebabkan oleh pelarutan zat kimia pada saluran pipa dan berujung pada resiko kesehatan. 
  • Nilai kandungan Total Dissolve Solid atau disingkat TDS (zat padat) tidak melebihi 1000 untuk air bersih dan 100 untuk air minum.

Syarat Kimiawi
Ada pula beberapa syarat kimiawi yang perlu diperhatikan yakni:

  • pH (derajat keasaman) – tingkat keasaman pada air umumnya dikarenakan adanya pelarutan gas oksida (karbon dioksida), sehingga disyaratkan kandungan pH mencapai 6 hingga 8 agar senyawa kimia tidak berubah menjadi racun yang mengganggu kesehatan.
  • Besi (Fe) – kondisi air yang memiliki kandungan besi lebih dari 0,1 mg dapat dicirikan dengan warna air yang cenderung kuning dan rasa khas seperti logam. Hal ini dapat beresiko pada gangguan dalam tubuh.
  • Kesadahan – kesadahan ditimbulkan oleh adanya kandungan sulfat dan karbonat , klorida dan nitrat dari magnesium, kalsium,  besi dan aluminium. Tingkat kesadahan dalam air dipastikan tidak melebihi 500 mg/l karena dapat menimbulkan terbentuknya lapisan kerak putih pada alat dapur, korosifitas pada pipa air hingga kondisi perut mual.
  • Nitrat dan Nitrit – pencemaran kedua zat ini bersumber dari tanah maupun tanaman, yang apabila terkandung pada air dalam jumlah berlebihan akan menghalangi aliran oksigen di dalam tubuh.
  • Timbal (Pb) – pencemaran air dapat ditimbulkan oleh logam timbal (Pb) yang kemudian memicu resiko gangguan ginjal, hati, otak hingga kematian sehingga patut untuk dihindari.

Syarat Mikrobiologi
Memastikan air minum tidak terkontaminasi oleh bakteri E.coli (Escherichia Coli) yang merupakan bakteri patogen penyebab gangguan pencernaan seperti diare dan muntaber. Beberapa Coliform lain yang patut dihindari adalah Salmonella Typhi yang memicu terjadinya demam typoid (tifus). Bila bakteri ini masuk melalui mulut dan tersebar di dalam tubuh, hal ini dapat berujung pada gangguan pencernaan yang ditandai dengan gejala seperti demam, sakit kepala, sakit perut dan penurunan nafsu makan.


Melaksanakan uji kelayakan air bersih sesuai standardisasi yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup sangatlah penting, guna menjamin bahwa setiap lapisan masyarakat berhak memperoleh air bersih sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dan terbebas dari ancaman kesehatan. Implementasi DWP merupakan salah satu komitmen yang diharapkan dapat menjadi sarana terpenuhinya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) disertai dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pengambilan langkah preventif pada pencemaran air dalam kehidupan sehari-hari seperti pengurangan pemakaian deterjen, menghindari pembuangan sampah ke sungai, tidak mengeksploitasi sumber mata air, mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis sebagai konservasi air bawah tanah hingga penggunaan air secara wajar (tidak berlebihan).


Sumber :

Kesukarelawanan Anak Muda untuk Meraih Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Kita tidak bisa selalu membangun masa depan untuk para pemuda kita, tapi kita bisa membangun para pemuda kita untuk masa depan

Franklin D. Roosevelt

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ada 1.8 miliar orang yang berumur 10-24 tahun di dunia, yang bisa dikatakan sebagai generasi terbesar anak muda dalam sejarah. Oleh karena itu, peran anak-anak muda dalam mengadvokasi dan mengeksekusi perubahan sangat krusial, terutama dengan melihat peran mereka sebagai agen perubahan untuk masa depan. Dalam menanggapi fenomena ini, PBB telah menekankan dan mendorong partisipasi aktif para pemuda untuk berkontribusi dalam mempercepat meraih Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Di banyak negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang dan kurang berkembang, banyak pemuda yang mengalami beberapa masalah besar terkait dengan SDGs, seperti kurangnya akses pada pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan, yang pada akhirnya akan membuat lebih banyak masalah sosio-ekonomi struktural di masa yang akan datang. Tentu saja, salah satu cara yang relatif terbaik dan termudah untuk mendorong keterlibatan mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, adalah melalui aktivitas-aktivitas kesukarelawanan.

Kesukarelawanan, yang biasanya dieksekusi melalui lembaga-lembaga non-profit, telah secara signifikan memberi berbagai dampak positif terhadap pemangku-pemangku kepentingan yang terlibat, seperti organisasi-organisasi non-profit itu sendiri, serta para pemuda dan komunitas-komunitas yang terlibat. Lembaga-lembaga non-profit dapat diuntungkan melalui meluasnya misi-misinya, meningkatnya dukungan publik, dan munculnya para pendukung dan relawan baru. Sementara itu, para anak muda dapat diuntungkan dalam hal peningkatan pengembangan diri mereka, yang mencakup rasa tanggung jawab, empati, kepercayaan diri, kemampuan-kemampuan sosial yang baru, meningkatnya kesehatan fisik dan mental, dan perkembangan-perkembangan psikologis dan intelektual yang lainnya. PBB sendiri sudah mengakui grup-grup relawan sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk mencapai “Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, yang juga sangat bisa membantu perkembangan perencanaan nasional dan implementasinya.

Dapat dilihat bahwa kesukarelawanan adalah salah satu alat pemacu berjalannya pembangunan berkelanjutan, dan sangat direkomendasikan bagi semua komunitas untuk ikut terlibat. Meskipun demikian, terlepas dari manfaat-manfaat dari kesukarelawanan anak muda yang sudah disebutkan sebelumnya, banyak anak muda yang sayangnya masih belum memiliki dorongan yang cukup untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerelawanan, yang dapat disebabkan oleh kurangnya informasi, waktu, ketertarikan, dan sebagainya. Terlepas dari masalah-masalah tersebut yang harus diperhitungkan, kesukarelawanan tentunya akan memberi banyak keuntungan untuk para pemuda dan komunitas-komunitas grassroot yang terlibat, terutama dalam usaha meraih SDGs. Terlepas dari pentingnya dan efektifnya kesukarelawanan, aktivitas ini tidak dimasukkan dalam agenda Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenial (MDGs) waktu itu. Pentingnya dan efektifnya kesukarelawanan juga dapat dibuktikan dengan fakta bahwa negara-negara yang memiliki jumlah relawan yang banyak cenderung lebih giat dalam memelihara kondisi sosial dan ekonominya, menurut sebuah statistik dari The International Forum for Volunteering in Development. Banyak aspek dari kemiskinan yang juga dapat secara perlahan diselesaikan melalui aktivitas kesukarelawanan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggal, yang mana merupakan objektif-objektif utama dari implementasi SDGs.

Jangan tunggu lagi, mari menjadi seorang relawan untuk meraih SDGs bersama-sama!

Kunjungan SMSG: Kolaborasi Sebagai Kunci Pergerakan di Bidang Pendidikan

Semua Murid Semua Guru (SMSG) adalah organisasi pendidikan yang berfokus pada kolaborasi. SMSG didirikan oleh Najeela Shihab, seorang pendidik dan aktivis dalam bidang pendidikan. Organisasi ini berfokus pada upaya mengkolaborasikan komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi independen sehingga dampak yang diperoleh akan lebih besar daripada jika mereka bekerja sendiri. Bersama-sama, komunitas-komunitas ini akan mampu memberikan dampak yang lebih besar, serta membangun jaringan antar komunitas yang lebih baik.

Project Child Indonesia (PCI) dipandang sebagai salah satu NGO yang telah mampu mewujudkan gerakan kolaborasi dalam program-programnya, khususnya program Sekolah Sungai yang merupakan program pertama yang dijalankan oleh PCI. Program ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara masyarakat setempat, para murid, sukarelawan, pendanaan berkelanjutan, dan keterlibatan sukarelawan dari luar negeri.

Sekitar 28 murid dari Sekolah Sungai hadir pada acara kunjungan SMSG pada tanggal 23 November 2018. Co-founder PCI, Surayah Ryha, bersama founder SMSG, Najeela Shihab mendiskusikan pentingnya pengembangan dalam bidang pendidikan alternatif. Banyak komunitas yang bergerak dalam bidang pendidikan masih membutuhkan perhatian lebih, meskipun mereka telah turut bekerja mendukung agenda pemerintah mewujudkan reformasi pendidikan. Organisasi-organisasi ini, salah satunya PCI, sudah terlibat dalam pergerakan pendidikan dengan membangun program-program berkelanjutan yang telah berjalan cukup lama. Pergerakan ini adalah hal positif yang perlu dibagikan pada sesama aktivis pendidikan. Dalam acara ini juga hadir sejumlah media massa nasional yang akan ikut serta menyebarkan berita baik ini ke seluruh Indonesia.

Usai kunjungan, PCI berkesempatan untuk berbagi ide dan pemikiran terkait pendidikan alternatif dengan komunitas-komunitas lain di Hotel GreenHost, serta memperluas jaringan melalui sesi berjejaring yang diadakan oleh SMSG. Kunjungan yang dilaksanakan di PCI ini diharapkan dapat memberi wawasan baru mengenai kolaborasi yang bisa dilakukan oleh SMSG bersama dengan komunitas-komunitas lain. Kolaborasi tersebut tentu berkaitan dengan lingkup kerja Project Child Indonesia. Pengembangan masyarakat merupakan salah satu jenis kolaborasi yang dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi Sekolah Sungai.

Ada pula beberapa hasil yang diharapkan dari sesi berjejaring yang dilakukan dengan SMSG beserta komunitas di dalamnya: semakin banyak berita baik mengenai pergerakan pendidikan alternatif di Indonesia untuk mendorong gagasan tentang volunteerism pada para pembacanya, dan kolaborasi yang mungkin dilakukan dengan komunitas-komunitas yang aktif dalam gerakan serupa. Pada intinya, mewujudkan jejaring yang lebih baik dengan SMSG, media, dan komunitas-komunitas dalam naungan SMSG.

—————-

Penulis: Filla Lavenia Palupy

Penyediaan Akses Air Minum untuk Masa Depan Anak

Manusia memerlukan air bersih untuk hidup. Air yang tercemar tidak hanya kotor dan tidak layak dikonsumsi, namun juga dapat berbahaya bagi kesehatan dan dapat beresiko menimbulkan kematian. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memenuhi hak dasar bagi seluruh penduduk Indonesia, penyediaan akses air minum yang terjamin perlu dipertimbangkan secara serius untuk menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Terbatasnya akses terhadap air dapat merampas kesempatan anak dalam hal pendidikan dan ekonomi dan dapat menghambat mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Karena jauhnya akses air dari rumah, seringkali anak-anak di daerah terpencil juga mendapat tugas untuk mengambil air bagi keluarga mereka. Tanggung jawab ini akan menyita waktu mereka yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk belajar dan bermain. Akses air yang aman dan mudah dijangkau akan memberi mereka tambahan waktu agar mereka dapat bermain layaknya anak-anak pada umumnya dan menggunakan waktu untuk belajar demi masa depan mereka.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden menegaskan dalam berbagai kesempatan betapa pentingnya infrastruktur bagi kemajuan suatu bangsa, meliputi sebagai pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemandirian suatu negara. Hal ini juga berlaku bagi pembangunan dan pengembangan infrastruktur air minum atau biasa disebut sebagai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Tantangan lain selain kurangnya penyelenggara SPAM di pedesaan di antaranya adalah infrastruktur yang digunakan untuk mendistribusikan air di Indonesia kondisinya biasanya sudah usang, kurang terawat dan rentan terhadap kebocoran. Apabila sistem distribusi tersebut rusak, air akan dapat terkontaminasi dengan organisme penyakit yang ditularkan melalui air. Tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat juga mengakibatkan adanya kesenjangan antara jumlah penduduk dan cakupan pelayanan yang belum memadai. Kurangnya tenaga ahli lokal juga sering menjadi penghalang untuk menciptakan sistem distribusi pengolahan air yang lebih modern, yang membutuhkan tenaga terlatih untuk operasi dan pemeliharaannya.

Berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) terhadap 371 PDAM pada 2016, diketahui bahwa jumlah PDAM yang berada dalam kondisi sehat 198 (53%), kurang sehat 108 (29%), dan sakit 65 (18%). Kondisi ini berbeda dari tahun 2015, dimana dari 368 PDAM yang dinilai, PDAM dalam kondisi sehat 196 (53%), kurang sehat 100 (27%), dan sakit 72 (20%). Sedangkan pada 2014, dari 359 PDAM yang dinilai, PDAM dalam kondisi sehat 182 (51%), kurang sehat 103 (29%), dan sakit 74 (21%) (BAPPENAS 2017). Dari sini dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, jumlah PDAM yang sehat bertambah hanya sedikit, jumlah PDAM yang kurang sehat bertambah dan jumlah PDAM yang sakit sedikit berkurang. Terlihat tantangan lain SPAM di Indonesia yaitu masih diperlukan banyak perbaikan untuk pemeliharaan SPAM dari pemerintah.

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyediaan air minum adalah salah satu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Seiring dengan program pembangunan pemerintah, aspek pendanaan untuk pembangunan SPAM juga harus menjadi komitmen dan perhatian pemerintah daerah. Namun dengan keterbatasan pendanaan pemerintah daerah dan prioritas pembangunan lainnya, pemerintah pusat juga turut mendukung pembangunan SPAM di daerah melalui pendanaan APBN, sehingga pembangunan infrastruktur SPAM mendapatkan pendanaan bersama dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Selain melalui APBN dan APBD, pemerintah juga membuka kesempatan kepada badan usaha untuk mendukung pengembangan SPAM melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Kelebihan dari skema KPBU antara lain memberikan alternatif pembiayaan lain karena keterbatasan pendanaan pemerintah, efisiensi, teknologi baru yang dipergunakan oleh swasta dan mempercepat peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan publik. Skema KPBU diharapkan dapat mengoptimalkan biaya investasi terutama di perkotaan yang pertumbuhan penduduknya meningkat dengan pesat. Kemampuan membayar di perkotaan yang cenderung lebih besar dapat menjadi alasan kuat bagi penanam modal untuk berinvestasi, namun bagaimana dengan masyarakat di wilayah terpencil yang tidak mampu? Kurang kondusifnya iklim usaha mengakibatkan sektor swasta enggan untuk mengembangkan SPAM di pedesaan. Akibatnya jaringan perpipaan dan penyediaan air minum untuk masyarakat miskin pedesaan kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta.   

Upaya untuk mengembangkan SPAM di Indonesia salah satunya dapat dimulai dari sekolah dengan menyediakan instalasi air minum untuk membangun kebiasaan dan meningkatkan kesadaran anak-anak, guru, orang tua, dan orang-orang di sekitar lingkungan sekolah. Sistem water filter menjamin kebersihan air sehingga meminimalisir potensi penyakit akibat air yang tercemar. Selain itu, anak-anak akan dapat menyisihkan sebagian uang sakunya untuk membeli keperluan lain selain air minum. Sistem ini juga mudah untuk dipelajari sehingga siapapun dapat mengoperasikan dan melakukan pemeliharaannya.  Penerapan Drinking Water Program di sekolah dapat menawarkan opsi penyediaan air minum untuk membantu pemerintah baik di perkotaan maupun daerah terpencil, khususnya untuk anak-anak. Dengan sistem penyediaan air minum yang baik dan terjangkau, anak-anak akan mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk belajar dan bermain, sehingga harapan untuk memiliki masa depan yang lebih cerah pun lebih besar.

Semua Dapat Berpartisipasi untuk Mendukung SDGs

Sebagai tindak lanjut dari agenda Millennium Development Goals yang telah berjalan selama 15 tahun, pada bulan September 2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan resolusi baru yang lebih universal, inklusif dan komprehensif yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs memiliki 17 tujuan baru untuk mendorong pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDG nomor 6 bertujuan untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan dengan salah satu targetnya yaitu memberi akses air minum aman dan terjangkau secara universal dan merata pada semua orang di tahun 2030.  

Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan diadopsinya sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Integrasi agenda global ke dalam RPJMN menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar dengan melegitimasi dan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan agenda SDGs di Indonesia.

Pada bulan Juli 2017 Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. Dalam perpres ini disebutkan bahwa salah satu sasaran nasional RPJMN tahun 2015-2019 adalah meningkatkan akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.

Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Sesuai dengan prinsip utama SDGs yaitu inklusi dan partisipasi, di dalam perpres tersebut dijelaskan pentingnya peran aktor non-pemerintah seperti ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya. Dibutuhkan berbagai platform di tingkat nasional dan daerah untuk mempertemukan aktor non-pemerintah tersebut dan mewujudkan kemitraan yang nyata.

Organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan SDGs kepada publik dengan membuat proses kebijakan menjadi lebih transparan dan mudah diterima. Salah satu tujuan dari meningkatkan kesadaran publik tentang SDGs adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat turut serta dalam menyelesaikan permasalahan di sekitar mereka dan berkontribusi pada SDGs.

Selain NGO, partisipasi dari berbagai pihak merupakan bagian konstituen dari pembangunan berkelanjutan yang krusial bagi realisasi tujuan agenda tersebut dengan menggabungkan berbagai sumber informasi, pengetahuan dan keahlian sehingga menghasilkan ide-ide baru, menumbuhkan komitmen bagi semua pihak yang terlibat, meningkatkan kesadaran terhadap suatu isu dan memahami tantangan apa yang perlu diselesaikan bersama.

Project Child Indonesia dapat menjadi salah satu wadah bertemunya pemerintah, penanam modal, masyarakat madani serta akademisi untuk mencapai tujuan SDGs ke-6 dengan terlaksananya Drinking Water Program (DWP). Sejak dilaksanakan pada tahun 2016, DWP telah memberikan dampak positif terhadap 29 sekolah di Yogyakarta, 4 sekolah di Fakfak dan akan terus dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Program ini menjamin tersedianya air minum yang aman dan terjangkau di sekolah-sekolah dengan dana yang didapat dari penanam modal yang peduli terhadap isu ini. Penyuluhan di sekolah mengenai dibutuhkannya akses air minum bagi seluruh masyarakat, pentingnya mendapat asupan air minum yang cukup bagi anak-anak, serta kelebihan dari sistem water filter dari segi kesehatan, finansial maupun lingkungan juga diberikan oleh relawan muda yang datang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri.

Agenda 2030 menekankan pada “integrasi” dan “kesatuan” dimana tujuan dan target tidak akan tercapai apabila semua pihak berjalan sendiri-sendiri. Pendekatan yang koheren dan holistik dengan melibatkan berbagai pihak akan meningkatkan implementasi SDGs serta berkontribusi pada koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan agar tercipta masyarakat yang madani.

Demografi Relawan Project Child

Volunteer (relawan) merupakan bagian penting Project Child Indonesia. Dari sekian banyak volunteer yang aktif dan pernah aktif di Project Child, demografi volunteer menjadi hal yang menarik.

Berikut infografis dari demografi volunteer PCI:

Infographic DWP

Mengapa Drinking Water Program diperlukan? Simak infografis ini untuk tahu lebih dalam tentang peran Drinking Water Program untuk anak sekolah.

 

Apa itu literasi internet?

Literasi Internet merupakan salah satu bagian penting di zaman sekarang, dimana teknologi makin berkembang dan internet menjadi alat paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua kalangan mengakses internet untuk keperluan masing-masing, mulai dari online games, media sosial, sampai pada portal-portal berita. Sayangnya, kemudahan dalam mengakses ini tidak disertai dengan kemampuan para penggunanya untuk menyaring informasi dengan baik dan benar.

Ini terjadi karena Internet tidak secara otomatis menyaring konten negatif, sehingga ketika pengguna internet secara tidak langsung menemukan konten negatif tersebut, padahal sedang mencari sesuatu yang positif. Banyak pengguna internet yang, dengan buta dan tanpa memeriksa kembali konten negatif ini, langsung membagikannya kepada kerabatnya. Hal ini menyebabkan pentingnya literasi internet di kalangan pengguna internet Indonesia.

Literasi internet (atau seringkali disebut juga dengan literasi digital), secara sempit, berarti kemampuan untuk mencari informasi yang dibutuhkan dengan pemanfaatan internet. Ada tiga poin yang diperhatikan dalam literasi internet, yaitu (1) kemampuan untuk mengetahui konten ilegal dan berbahaya di Internet dengan baik, (2) kemampuan untuk berkomunikasi di Internet dengan baik, dan (3) kemampuan untuk memproteksi privasi dan melakukan tindakan keamanan.

Penting bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan literasi internet, terutama sedini mungkin. Dengan begitu, anak-anak dapat memahami bagaimana menggunakan internet dengan baik dan benar. Saat ini masih kita dapati banyak sekali pengguna internet Indonesia yang menggunakan internet secara negatif. Entah itu mengakses konten ilegal, ataupun membagikan konten negatif, seperti hoax, di media sosial mereka.

Dengan latar belakang ini, Project Child Indonesia mengadakan Internet Literacy Program. Program ini baru dimulai pada tahun 2017, dengan 8 sekolah dasar di Yogyakarta sebagai partner. Program ini ditujukan kepada anak usia sekolah, dengan harapan bahwa mereka dapat menggunakan internet dengan baik dan benar.

Infografis: NGO Anak di Indonesia

Indonesia merupakan rumah dari jutaan anak dan remaja. Walau demikian belum semua anak di Indonesia berada dalam kehidupan dan keadaan yang aman dan layak. Maka dari itu ada banyak sekali organisasi-organisasi non-profit (NGO) yang bergerak di bidang anak-anak.

Berikut ini kami sajikan infografis mengenai NGO Anak yang ada di Indonesia.

Mengapa Anak-Anak Perlu Membawa Air Minum ke Sekolah

Sekolah, pada umumnya, tidak mampu menyediakan akses air minum dengan cepat, mudah dan murah, bagi anak didik mereka. Ketidakmampuan tersebut bisa disebabkan berbagai macam hal, seperti kesulitan akses air bersih di sekitar sekolah, ketiadaan biaya sebagai ongkos pembuatan dan perawatan akses air minum, dan sebagainya. Padahal, waktu yang dihabiskan di sekolah cenderung lebih besar ketimbang di rumah sendiri. Belum lagi aktivitas padat dan menghabiskan energi yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah, yang umumnya tidak disadari oleh para guru dan orang tua.

 

Berikut ini beberapa alasan mengapa anak-anak perlu membawa air minum ke sekolah.

  1. Anak-anak belum mampu untuk menyadari, dengan cepat, bahwa mereka membutuhkan asupan air selama mereka beraktivitas. Hal ini berbahaya karena akan menyebabkan anak-anak mudah kekurangan cairan atau dehidrasi. Ditambah dengan aktivitas yang padat selama proses belajar mengajar, hal ini akan membahayakan anak-anak. Kekurangan air juga akan membuat anak-anak cenderung untuk tidak dapat berkonsentrasi dengan maksimal dalam menyerap pelajaran.
  2. Anak-anak cenderung untuk memenuhi kebutuhan akan air melalui minuman bersoda dan tinggi gula. Hal ini bisa menyebabkan berbagai macam hal, mulai dari obesitas, sampai pada diabetes di usia yang muda. Minuman tinggi kalori dan gula yang ada di sekolah mudah di akses dan cenderung murah. Bukan berarti kita melarang mereka untuk minum minuman tersebut, tetapi terlalu sering tidak baik bagi kesehatan mereka dalam jangka panjang.
  3. Kurangnya akses terhadap air, pada umumnya, dan air minum yang layak, pada khususnya, di sekolah, akan mengganggu proses belajar mengajar, serta dapat mendorong timbulnya penyakit-penyakit seperti diare. Hal ini terjadi bisa karena tidak adanya infrastruktur yang memadai, ataupun sekolah tidak memiliki cukup urgensi dan atau biaya untuk menyediakan akses air yang layak.

 

Project Child Indonesia memahami berbagai alasan yang telah dikemukakan di atas, sehingga kami mengadakan Drinking Water Program. Drinking Water Program telah berjalan di Yogyakarta dan Pacitan. Selain memberikan water filter dan membantu pemasangan, kami juga mengadakan pendidikan lingkungan kepada murid-murid yang berada di sekolah, agar mereka dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan. Saat ini, kami sedang mengembangkan lebih jauh program ini ke Indonesia Timur. Fakfak, Papua Barat, menjadi pilot project Drinking Water Program dan saat ini sedang kami jalankan. Kami membutuhkan donasi pembaca, agar dapat menyukseskan program ini. Pembaca dapat berdonasi melalui http://kitabisa.com/airuntuksekolah.